Tinjauan normatif terhadap sistem pengawasan pelaksanaan perdagangan pakaian bekas impor

Penelitian ini mengkaji kelemahan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Meskipun larangan tersebut telah diatur secara tegas dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 jo. Nomor 40 Tahun 2022, namun ketiadaan peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan mengikat secara nasional mengakibatkan lemahnya pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini diperburuk dengan adanya dualisme kewenangan antara Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Tertib Niaga dan Dinas Perdagangan, minimnya koordinasi antarinstansi, serta absennya standar prosedural yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan diskresi aparatur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori hukum progresif. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan perspektif etika Islam melalui prinsip muroqobah sebagai penguatan dimensi moral-spiritual dalam pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan norma teknis pengawasan merupakan akar persoalan lemahnya efektivitas larangan impor pakaian bekas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model sistem pengawasan ideal yang bersifat terstruktur, integratif, dan berbasis nilai, dengan menekankan pentingnya penerbitan peraturan pelaksana teknis yang sah secara hukum, harmonisasi kewenangan pusatdaerah, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta integrasi nilai keadilan substantif. Kata Kunci: Sistem Pengawasan, Larangan Impor, Asas Legalitas, Kepastian Hukum, Hukum Progresif, Muroqobah