Implikasi hukum teknologi blokchain: studi kasus sistem pendaftaran tanah elektronik di BPN Surabaya

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem pendaftaran tanah elektronik. Teknologi blockchain dianggap sebagai inovasi yang mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan teknologi blockchain dalam sistem pendaftaran tanah elektronik, dengan studi kasus di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus empiris terhadap implementasi pendaftaran tanah elektronik di BPN Surabaya. Sumber data diperoleh melalui analisis hukum positif, wawancara dengan pejabat terkait, serta studi literatur mengenai regulasi blockchain dan pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dalam pendaftaran tanah elektronik memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko pemalsuan sertifikat tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta mempercepat proses administrasi pertanahan. Namun, implementasi teknologi ini di Indonesia, khususnya di Surabaya, masih menghadapi beberapa tantangan hukum dan teknis, seperti ketidakjelasan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, serta perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem blockchain. Sebagai rekomendasi, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Sertifikat Tanah Elektronik, serta kebijakan terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik agar penerapan blockchain dapat berjalan optimal. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem keamanan digital menjadi langkah penting dalam memastikan keberhasilan transformasi sistem pendaftaran tanah berbasis blockchain di Indonesia.