Analisis hukum islam terhadap penetapan pengadilan agama Putussibau No. 49/Pdt.P/2024/Pa.Pts tentang pengesahan wali muḥakkam dalam perkara itsbat nikah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan content analysis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Putussibau No. 49/Pdt.P/2024/PA.Pts dengan alasan ketiadaan wali nasab yang memenuhi syarat dan kondisi mendesak yang dihadapi para pemohon. Penunjukan penghulu kampung sebagai wali dianggap sah demi mencegah pelanggaran norma hukum dan agama. Dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam penetapan tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, doktrin hukum Islam mengenai wali muḥakkam, serta kaidah-kaidah fikih. Kedua, Penetapan Pengadilan Agama Putussibau Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Pts tentang pengesahan wali muḥakkam dalam perkara isbat nikah dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena menggunakan pendekatan maṣlaḥah mursalah sebagai dasar pertimbangan. Pendekatan ini tampak dalam tiga tingkatan kemaslahatan. maṣlaḥah ḍarūriyyah (darurat), yaitu untuk menjaga agama dan keturunan dengan memastikan pernikahan berlangsung secara sah serta mencegah terjadinya perzinahan, maṣlaḥah ḥājiyyah (kebutuhan), yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi pasangan dan anak-anak mereka, maṣlaḥah taḥsīniyyah (penyempurnaan), yaitu untuk menjaga nama baik, martabat, dan kehormatan keluarga dari stigma sosial akibat status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penulis yaitu perlu adanya pedoman yang tegas dan terstruktur mengenai penggunaan wali muḥakkam, agar penerapannya tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum kedepannya.