Pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi perspektif fiqh siyasah

Penelitian ini diangkat dari maraknya perbincangan di dalam kalangan masyarakat terkait batasan usia capres dan cawapres di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 dan menganalisis Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqih Siyasah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang hukum tatanegara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan hasil studi pustaka dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Teknik analisis data yang di gunakan penulis adalah Teknik deskriptif yang di susun secara deduktif. Hasil penelitian ini terdapat Putusan MKMK yang dijatuhkan oleh hakim Anwar Usman belum merefleksikan keadilan yang sesuai dan setimpal. Di dalam kasus Anwar Usman hanya di kenai pelanggaran yang sementara dan tidak terhormat seharusnya Anwar Usman dikenakan pelanggaran yang berat. Dalam studi putusan belum maksimal dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa terdapat kerugian konstitusional yang telah dinyatakan landasan ini hanya berdasarkan potensi saja. Terdapat dua hakim yang sepakat bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 Tahun. Dalam studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat adanya pelanggaran perundang-undangan dan melanggar kode etik, sehingga kode etik sendiri memiliki inkonseitensi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. fiqh siyasah menempatkan hakim sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kompetensi hukum. Dalam fiqh siyasah, pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencederai amanah publik, yang seharusnya dijaga oleh hakim sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum. pelanggaran kode etik hakim perlu dianalisis secara mendalam, baik dalam kerangka teori fiqh siyasah maupun hukum positif, agar penegakannya dapat memberikan efek positif bagi sistem hukum dan masyarakat. Pembahasan ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan tetap berada pada jalur yang benar. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik hakim, seperti yang terjadi dalam kasus Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan independensi peradilan. Dari perspektif fiqh siyasah, pelanggaran ini tidak hanya merupakan penyimpangan dari norma hukum, tetapi juga sebuah pelanggaran terhadap amanah sosial dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh seorang hakim. saran yang dapat diberikan adalah pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim, baik melalui lembaga yang ada seperti Komisi Yudisial maupun internal di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif mengenai kode etik dan prinsip fiqh siyasah bagi calon hakim perlu diperhatikan untuk membentuk karakter hakim yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.