This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Rofita, Fatma Bekti Palupi (2017) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan: studi putusan nomor 184/pid/2015/PT. Bdg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Cover.pdf Download (624kB) |
|
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (279kB) |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (427kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (4MB) | Preview |
|
![]() |
Text
Bab 3.pdf Download (1MB) |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (594kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (676kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Secara Bersama-sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg)” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg), serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan (Studi putusan No. 184/Pid/2015/PT. Bdg). Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan atau library research. Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan theoritical normative atau normatif dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode library research atau metode studi perpustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum, baik berbentuk primer maupun sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara inventarisasi atau mengkategorisasi pokok bahasan penulis, sedangkan bahan hukum sekunder diolah menggunakan analisis. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan luka-luka. Para terdakwa dikenai pasal 170 Ayat (1) tentang kekerasan, yakni dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid/2015/Pt. Bdg tentang tindak pidana pengeroyokan menurut hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam tawa̅fuq, yaitu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang tanpa direncanakan dan disepakati sejak awal. Mereka tiba-tiba melakukan jarimah secara sendiri-sendiri. Sehingga dalam hukum pidana Islam, terdakwa I dikenakan diat lima ekor unta untuk pertanggungjawaban gigi depan yang patah, namun terdakwa II dijatuhi huku̅matu al-‘adl. Unsur-unsur ishtira̅k dalam kasus jarimah tawa̅fuq ini, yaitu: Adanya perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan tawa̅fuq; Adanya unsur materiil jarimah tawa̅fuq adalah turut serta berbuat jarimah; Dilakukan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini dilakukan oleh lima orang pelaku, tetapi yang tertangkap hanya dua orang, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO); Tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak diperbolehkan di Indonesia. Hal ini karena selain meresahkan masyarakat, juga membuat para penegak hukum kewalahan dalam menjalani tugas-tugasnya karena sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam penegakan hukum, serta menimbulkan ketakutan dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, perlu ketegasan hukuman bagi yang melakukan tindakan main hakim sendiri agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana main hakim sendiri (pengeroyokan). Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri serta perlunya penegakan hukum dengan seadil-adilnya dari aparat hukum agar masyarakat tidak melakukan tindakan di luar kewenangan yang seharusnya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Hukum Hukum > Hukum Pidana Islam |
||||||
Keywords: | Main Hakim; Bersama-sama; Pengeroyokan | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||
Depositing User: | Rofita Fatma Bekti Palupi | ||||||
Date Deposited: | 10 Aug 2017 01:32 | ||||||
Last Modified: | 10 Aug 2017 01:32 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/19015 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |