Kebijakan negara dalam keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran anak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mubarok, Nafi’ (2016) Kebijakan negara dalam keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran anak. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 19 (1). pp. 42-65. ISSN 2088-2688

Full text not available from this repository.

Official URL: http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/arti...

Abstract

Akta kelahiran memiliki nilai penting sebagai identitas hukum seorang anak dan pengakuan negara secara hukum terhadap keberadaan seorang anak, berkaitan dengan kewarganegaraan dan hak-haknya sebagai warga negara. Sayangnya, masih tinggi jumlah anak Indonesia yang belum memiliki akta lahir yang disebabkan oleh (1) permasalahan biaya, (2) keluarga kurang menyadari pentingnya akte kelahiran, dan (3) kurang kelengkapan data/dokumen. Padahal, pencatatan kelahiran merupakan bagian dari sistem pencatatan sipil yang memberikan perlindungan bagi HAM atas status sosial dan manfaat individual bagi anak. Di akhir tulisan ini disimpulkan bahwa: (1) akta kelahiran merupakan hak dasar bagi anak, sehingga setiap anak harus memiliknya; (2) Pemerintah Indonesia merupakan pengemban kewajiban utama bagi perlindungan hak anak, sehingga bertanggung jawab untuk “tidak mengesahkan undangundang atau mengeluarkan kebijakan yang melanggarkan hak-hak anak”; (3) Negara telah memberikan kemudahan dalam pengurusan Akta Kelahiran dengan “tanpa dipungut biaya”, namun yang menjadi masalah adalah pengurusan akta kelahiran yang terlambat, dimana ada tambahan penetapan pengadilan dan denda administratif; dan (4) karena pentingnya akta kelahiran bagi anak, maka perlu peninjauan ulang kebijakan “penetapan pengadilan” dan “denda administratif” bagi yang terlambat mengurus akta kelahiran.