Relevansi ketentuan cash wakaf Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap konsep al-Istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasanuddin, Hasanuddin (2009) Relevansi ketentuan cash wakaf Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 terhadap konsep al-Istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Hasanuddin_C01304042.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mencari titik relevansi penetapan ketentuan dalam cash wakaf yang merupakan hasil interpretasi radikal para legislator, yang mana terdorong untuk melakukan formulasi ulang dari Undang-Undang sebelumnya, yang bleum mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi. Begitu juga dengan konsep al-Istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi yang dikenal dengan kolektifitas dalil. Konsep ini merupakan hasil rekonstruksi dari konsep istinbat sebelumnya yang masih menyisakan problem metodologis, yakin. Istinbat hukum yang dilakukan satu sisi cenderung pada tekstualis di sisi yang lain lebih pada kontekstualis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan wakif atau lembaga berupa uang yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang pelaksanannya melewati lembaga Keuangan Syariah. Tipologi konsep al-Istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi adalah moderat kontekstual yakni, konsep yang memadukan metologi istinbat hukum sebelumnya (maslahah mursalah, istihsan, urf) dengan mempertimbangkan konteks. Relevansi ketentuan cash wakaf dengan konsep al-Istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi sama-sama berpijak dalam hal mempertimbangkan konteks dan penggunaan kolektifitas dalil dalam penetapan hukum atau undang-undang.