Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulida, Devi (2019) Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah Pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Devi Maulida _G02215003.pdf
Download (936kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perlakuan Akuntansi Untuk Aset Bersejarah pada Museum Mpu Tantular Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan PSAP No. 07 Tahun 2010)”. Aset bersejarah merupakan aset pemerintah yang memiliki karakter khusus dibandingkan dengan golongan aset lainnya. Nilai budaya, pendidikan, lingkungan dan sejarah menjadikan aset bersejarah sangat penting keberadaanya, karenanya perlu dilakukan perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo Ditinjau PSAP 07 Tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperlukan diperoleh melaluihasil wawancara dengan informan penelitian, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung. Analisis data dengan cara penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Museum Mpu Tantular Sidoarjo masih mengaitkan pengertian aset bersejarah dengan cagar budaya. Pihak Museum dalam hal pengakuan aset bersejarah menganut pada undang-undang tentang cagar budaya dan peraturan pemerintah tentang museum. Penilaian aset bersejarah pada Museum Mpu tantular Sidoarjo dinilai sesuai dengan pada waktu membelinya. Praktik akuntansi aset bersejarah dalam hal pengungkapan dan penyajian yaitu disajikan dalam laporan keuangan sebagai biaya modal pada saat waktu membeli atau dengan memasukkan dengan nama benda koleksi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik akuntansi yang diterapkan pada Museum Mpu Tantular Sidoarjo masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tidak disajikan dengan nilai nol dan tidak diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan tanpa nilai dengan mencantumkan jumalah kuantitas unit dari aset bersejarah tersebut.