Analisis hukum islam dan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ekawati, Armei (2019) Analisis hukum islam dan fatwa nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Armei Ekawati_C92215088.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri” adalah hasil penelitian lapangan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri; dan 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri. Data penelitian dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak KSPPS yaitu manager, karyawan dan anggota koperasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan macet di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dilakukan dengan cara pihak KSPPS menganalisis iktikad anggota. Jika ternyata tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya, maka akan diberikan SP serta diwajibkan menyelesaikan pembiayaanya dan ketika tidak menyelesaikan pembiayaanya maka pihak KSPPS akan melakukan penghapusan data pembiayaan (pemutihan) sebagai langkah terakhir penyelesaian. Dalam tinjauan Hukum Islam penyelesaian pembiayaan macet pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri tidak diperbolehkan menurut sad al-dhari’ah karena meskipun memberikan kemaslahatan bagi anggota yang benar-benar tidak mampu menyelesaikan pembiayaan, pada sisi lain juga mengandung kemafsadatan yaitu adanya alternatif pemutihan data yang dapat merugikan pihak KSPPS. Selain itu, dalam tahap penyelesaian pembiayaanya juga masih belum sesuai dengan Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 karena tidak melalui tahap penjualan jaminan melainkan langsung dilaksanakan pemutihan atau penghapusan data. Dengan adanya kesimpulan di atas, maka pihak KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri harus lebih tegas dalam menganalisis kelayakan anggota yang tidak memenuhi syarat dalam proses pengajuan pembiayaan serta lebih memperhatikan prosedur dan ketentuan yang ada dalam realisasi pembiayaan.