Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: studi Putusan No. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rustam, Wardatul Jannah (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika: studi Putusan No. 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wardatul Jannah Rustam_C93215090.pdf
Download (10MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Pemufakatan Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk)” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindakan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 323/Pid.Sus/2015/PN.Njk? Data penelitian dihimpun melalu pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan-bahan Undang-undang, kepustakaan, dengan cara dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim, setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan mejelis hakim memutuskan terdakwa yaitu melakukan tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Jaksa penuntut umum mendakwa dengan dua dakwaan yaitu Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan berdasarkan hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa hakim menjatuhkan terdakwa hanya dengan hukuman penjara, tidak adanya hukuman denda, dengan memutuskan dengan Pasal 132 ayat (1). Di undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menjelaskan penerapan sanksi minimum bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana , Analisis hukum Islam terhadap terhadap tindakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dikualifikasikan sebagai Jarimah Ta’zir. Sehingga diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan untuk selalu memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan kepada aparat hukum terutama hakim, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara harus sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Pasal 132 ayat (1). Berdasarkan fakta yang ada di persidangan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya. Maka dikemudian hari hal yang serupa tidak akan terulang kembali jika hukuman yang diberikan sebanding dengan yang dilakukan terdakwa.