Analisis Maṣlahah Mursalah terhadap penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam perkara perceraian

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Munawaroh, Zakiatul (2019) Analisis Maṣlahah Mursalah terhadap penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam perkara perceraian. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zakiatul Munawaroh_C91216135.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul “Analisis Mas}lahah Mursalah terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian” merupakan sebuah penelitian normatif yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang analisis penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian dan yang kedua yaitu tentang analisis maṣlahah mursalah terhadap penerapan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang artinya penelitian ini menggunakan sumber perpustakaan untuk mendalami teori, juga sekaligus untuk memperoleh datanya dan penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang berjenis kualitatif. Untuk sumber data primernya meliputi PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan buku panduan e-Court 2019 ketiga sumber data itu sebagai data primer. Sedangkan sumber data sekundernya meliputi buku-buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama penerapan penggunaan aplikasi e-Litigasi dalam perkara perceraian yaitu setelah pengguna mendapatkan e-Summons selanjutnya pihak penggugat dan tergugat melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal yang dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Kedua, analisis maṣlahah mursalahnya termasuk kategori mas}lahah al-Hajiyyat yakni e-Litigasi ini tergolong kebutuhan sekunder. Jadi adanya aplikasi e-Litigasi para pihak yang beperkara dapat menghemat biaya, waktu dan energi. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi اِنَّ الْمُشَقَّةَ تجْلِبُ التَّيْسِيْر artinya “sesungguhnya kesukaran itu harus dihilangkan” dan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. E-Litigasi ini tergolong maslahah al-Hajiyyat, sehingga walaupun tidak menggunakan persidangan secara elektronik tidak menimbulkan mudarat yang besar. Saran yang dapat peneliti kemukakan dalam penelitian ini yaitu bagi orang beperkara dalam hal ini yang tidak didampingi oleh kuasa hukum (advokat) dan orang itu tidak menguasai teknologi secara baik dapat memanfaatkan pelayanan jasa e-pojok dalam proses penguploadan dan pengunduhan file (berkas-berkas perkara) yang telah disediakan oleh pengadilan serta melakukan pelatihan tentang tata cara e-Litigasi terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan persidangan elektronik dilakasanakan secara mandiri.