Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yunitasari, Yunitasari (2019) Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yunitasari_C91216200.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian pustaka yang membahas dan menganalisis tentang Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 Negeri Sabah dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan yaitu : pertama tentang permasalahan bagaimana jika sebuah perkawinan itu tidak dicatatkan sedangkan untuk perkawinan itu diwajibkan untuk dicatatkan, kedua analisis terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan prespektif Enakmen 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan Metode deskriptif yaitu dengan menggunakan pola pikir deduksi.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa apabila ada perkawinan yang tidak dicatatkan maka itu melanggar Undang-undang dan bagi pelaku itu sendri dikenai hukuman denda RM.1000 (ringgit) atau dipidana penjara selama kurang lebih 6 (enam) bulan, begitu juga tentang perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia maka akan dikenai hukuman denda sebesar Rp.7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah).Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka Saran untuk masa yang akan datang, seharusnya penelitian dengan tema perkawinan yang tidak dicatat ini akan semakin dikembangkan. Dan lebih menguasai teori-teori tentang ilmunya sehingga sebagai seorang akademisi hukum setidaknya bisa untuk memberikan pencerahan atau memecahkan masalah atau perkara-perkara yang akan terjadi dimasa akan datang.kemudian mungkin dengan memberlakukan RUU HMPABP yang isinya adalah menghukumi orang yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, diharapkan RUU ini menjadi solusi agar perkawinan yang tidak dicatatkan akan berkurang, sehingga orang-orang lebih menjunjung tinggi Undang-undang yang berlaku.