Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hamdani, Rizal (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr tentang tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizal Hamdani_C03216044.pdf
Download (1MB)

Abstract

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adaapun pengumpulan data yang dilakukan oeh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis meggunakan pola pikir deduktif, yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan dengan generalis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu dalam putusan nomor 1024/Pid.Sus/2018/PN Jmr. setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memeberatkan yang dijatuhkan hukuman oleh hakim adalah menjatuhkan hukuman dengan 2 (Dua) tahun penjara. Sedangkan menurut hukum pidana islam adalah dihukumi sebagai takzir yang mana jenis hukuman dan berat ringanya ditentukan oleh penguasa setempat. Narkotika ini diqiyaskan dengan khamr akan tetapi khamr sudah jelas dalam al-qur’an dan hadis, sedangkan Narkotika belum ada dalam nass atau termasuk dalam kategori takzir. Menurut penulis hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika ini termasuk dalam jarimah takzir yang mana menurut para ulama minuman dan selain minuman tetap haram dan hukumanya adalah takzir. Sedangkan dalam hukum pidana positif narkotika dihukumi dengan ketentuan hakim dan pengadilan yang mana hakim melihat dari fakta yang terjadi dalam persidangan dan memutus hukuman dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Adapun terkait dengan hukum pidana positif sanksi yang diterapkan adalah hukuman pokok yang mana hukuman kumulatif dan adanya penjara dan denda. putusan hakim disini tidak sesuai dengan pasal yang digunakan dalam mengadili terdakwa yaitu menggunakan pasal 112 ayat (1) undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak sesuai disini yaitu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang diterapkan. Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu perkara harus sesuai dengan undang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan pasal 112 ayat (1) berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan secara keseluruhan, sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan dapat menjadikan pelajaran bagi sekitarnya.