Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/puu-xviii/2020 tentang proses pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sifani, Savira (2021) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/puu-xviii/2020 tentang proses pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Savira Sifani_C04217032.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data Penelitian ini dihimpun menggunakan teknik kualitatif yang bersumber dari studi kepustakaan dan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020 tentang Proses Pengangkatan Anggota DPRP dan DPRPB, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi sepenuhnya menolak permohonan Pemohon dengan alasan pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB melalui pengangkatan merupakan keahlian Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sendiri. Dengan cara ini, provinsi Papua dan Papua Barat memiliki perwakilan orang asli Papua sendiri. Berdasarkan otonomi khusus kepada provinsi Papua dan Papua Barat, tidak tepat mengangkat anggota DPRP dan DPRPB melalui pemilihan langsung, seperti pemilihan umum yang tidak menggunakan otonomi khusus. Adapun kekhususan lainnya yaitu yang terpilih menjadi Pansel (Panitia Seleksi) bukan dari parpol, maka sah-sah saja untuk menjadi bagian dari Pansel (Panitia Seleksi). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah yang penulis paparkan, mengacu pada Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi, yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan Majelis Syuro, dimana mempunyai kewenangan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ahlu al-Halli Wa al-‘Aqdi merupakan sekelompok orang yang berilmu, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan pengangkatan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang sangat mengutamakan anggota dewan yang berilmu, adil, dan bertanggung jawab dengan proses yang sangat ketat. Dengan melakukan tes ilmu pengetahuan dan wawancara terkait dengan implementasi Otonomi Khusus, wawasan kebangsaan, pemaparan visi, misi dan konsep perlindungan, pemberdayaan, penghormatan dan keberpihakan (affirmative action) terhadap Orang Asli Papua. Dengan diberikannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintahan daerah diharapkan tidak menghendaki kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada. Kebijakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan meminimalisir adanya konflik jika diimplementasikan secara bijak dan adil.