Analisis yuridis pertimbangan hukum permohonan Ithbat Nikah pasangan suami-Istri yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kartika, Dewi (2020) Analisis yuridis pertimbangan hukum permohonan Ithbat Nikah pasangan suami-Istri yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1050/Pdt.G/2019/PA.Bkl. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dewi Kartika_C91216073.pdf
Download (2MB)

Abstract

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari himpunan buku-buku yang ada dan mengumpulkan data yang diperoleh dari beberapa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan salinan putusan Pengadilan Agama Bangkalan. Penelitian tentang Ithbat nikah pasangan suami istri yang sudah meninggal ini diteliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974, pernikahan dapat dilaksakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, serta tidak boleh adanya tali persaudaraan atau persusuan yang mana telah dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim dalam memutuskan menolak perkara tersebut sudah benar yang mana putusannya didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) KHI, karena pernikahan tersebut sudah terjadi perceraian sehingga Ithbat nikah tidak dapat dikabulkan karena dalam pengajuan Ithbat nikah, harus dibuktikan dengan masih adanya perkawinan. Perkara Ithbat nikah orang yang sudah meninggal, majelis hakim dalam menetapkan putusannya selain beralaskan pada Pasal 7 ayat (1) KHI seyogyanya juga mempertimbangan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e KHI. Hakim menolak permohonan tersebut yang mana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya nikah. Penulis berharap agar calon pasangan suami istri yang akan ataupun telah melangsungkan perkawinan, supaya melaksanakan perkawinanya secara sah secara agama maupun hukum. Supaya perkawinannya memiliki pengakuan secara sah agama maupun dimata hukum dan tercatat di pegawai pencatat nikah setempat.