Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Biaya Keterlambatan atas Jual Beli Kredit pada Aplikasi Akulaku

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Al Fikri, Mushlih Hafidh (2021) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Biaya Keterlambatan atas Jual Beli Kredit pada Aplikasi Akulaku. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mushlih Hafidh Al Fikri_C02217036.pdf
Download (3MB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh mengenai adanya biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran cicilan pada aplikasi Akulaku, kemudian dianalisis berdasarkan akad jual beli dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik adanya penambahan biaya atas keterlambatan cicilan oleh Akulaku dan hal tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada konsumen sebagaimana tertera dalam syarat dan ketentuan cicilan Akulaku. Akan tetapi pihak konsumen terkadang lalai dalam membaca atau mencari tahu tentang informasi tersebut. Jika ditinjau dengan akad bai’ bahwa dalam akad tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat dari jual belinya. Sedangkan dilihat dari UUPK bahwa hak konsumen untuk mengetahui segala informasi termasuk resiko yang akan terjadi dalam transaksi telah dipenuhi oleh pihak Akulaku akan tetapi kelalaian tersebut timbul dari konsumen yang tidak membaca secara mendetail terkait informasi yang telah diberikan oleh pihak Akulaku, sehingga beranggapa bahwa pihak Akulaku tidak memberikan informasi dengan jujur.