Analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI terhadap program Simpan-Pinjam ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ishom, Muhammad Fakhril (2020) Analisis hukum islam dan Fatwa DSN MUI terhadap program Simpan-Pinjam ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Fakhril Ishom_C92216185.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi bersama pihak yang terkait, yaitu Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Pihak atau pemberi pinjaman (muqrid) dan Anggota Ibu-ibu PKK, masyarakat umum atau Pihak Peminjam (muqtarid). Jenis dari penelitian skripsi ini yaitu bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkritik dan menggambarkan program Simpan-Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan sedati kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya penelitian ini dinalisis menggunakan metode deskriptif analitif. Metode deskriptif analitif yaitu metode dimana tata cara penyelesaian masalah penelitian dengan menyelidiki serta melihat fakta berupa data-data Program Simpan-pinjam ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo.Hasil menyimpulkan bahwa: Praktek program Simpan-pinjam Ibu-ibu PKK di di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo ini dalam prakteknya telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam akad qard, yaitu Ketua/Bendahara Ibu-ibu PKK Pihak atau pemberi pinjaman (muqrid) dan Anggota Ibu-ibu PKK, masyarakat umum atau Pihak Peminjam (muqtarid). Ketentuan terhadap harta yang dihutangkan dan ijab qabul. Praktek program Simpan-Pinjam Ibu-ibu PKK di Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan sedati kabupaten Sidoarjo ini walaupun kedua belah pihak didasari dengan rasa saling suka sama suka (antaradin), tetapi itu tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena hutang-piutang (qard) dan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu tidak boleh ada tambahan dalam pengebalian Dan di PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 yaitu telat pembayaran tidak boleh didenda.Dari kesimpulan diatas, Maka bagi pengurus Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Seharusnya lebih teliti dan cermat dalam beruamalah. Perlu mempelajari hukum-hukum syariat islam yang sudah ditetapkan dan perlu dikaji lebih dalam lagi dalam bermuamalah. Bagi Anggota Ibu-ibu PKK Desa Ketegan Kecamatan Taman dan Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo kalau ada tambahan dalam pembayaran hutang-piutang tidak disarankan untuk Hutang.