Analisis UU nomor 4 tahun 1996 dan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pertimbangan hakim mengenai brang jaminan dalam putusan nomor 1468/Pdt,G/2019/PA.Po

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fernanda, Youngky (2021) Analisis UU nomor 4 tahun 1996 dan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pertimbangan hakim mengenai brang jaminan dalam putusan nomor 1468/Pdt,G/2019/PA.Po. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Youngky Fernanda_C92217114.pdf Download (3MB)

Abstract

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yuridis.Kesimpulan dari hasil penelitian ini pertama, dalam duduk perkara pihak Penggugat merasa dirugikan karena eksekusi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I cacat formil dan termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum. sehingga Majelis Hakim dengan menggunakan pertimbangan pasal 1365 KUHPer, Doktrin hukum, Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, pasal 181 HIR, telah cukup pertimbangan hukum sehingga dalam hal ini tuduhan Tergugat I melakukan PMH adalah tidak tidak terbukti kebenarannya dan eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 4 tahun 1996 putusan nomor 1468/Pdt.G/2019/PA.Po telah cukup pertimbangan hukum akan tetapi masih belum memenuhi prinsip yang ada pada pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa eksekusi hak tanggungan haruslah ditetapkan dengan harga yang saling menguntungkan para pihak, Sedangkan menurut hukum Islam eksekusi barang jaminan yang dengan limit nilai harga dibawah pasaran dan dilakukan sebelum jatuh tempo adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.Sesuai dengan kesimpulan di atas maka pertama lembaga keuangan syariah haruslah selalu mempertimbangkan kepentingan para pihak dengan Asas keadilan dan Asan kemanfaatan sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, Kedua, lembaga peradilan Agama haruslah selalu menggali kandungan norma-norma hukum yang ada pada fatwa DSN-MUI dan kumpulan hukum islam lainya, ketiga bagi pemerintahan atau lembaga terkait untuk menerbitkan pedoman lelang syariah demi memenuhi kebutuhan umat muslim ndonesia, dan kelima bagi nasabah agar selalu mempertimbangkan dan mengerti fungsi akad yang ditawarkan oleh bank syariah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Fernanda, Youngky youngkyfernanda123@gmail.com C92217114
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Fageh, Achmad achmadfageh@gmail.com 0703067304
Subjects:	Ekonomi Islam Hukum > Hukum Acara Perdata Hukum > Hukum Perdata Islam
Keywords:	Barang jaminan; EKsekusi barang jaminan;Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000; UU Nomor 4 Tahun 1996.
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Youngky Fernanda
Date Deposited:	07 Dec 2021 02:55
Last Modified:	07 Dec 2021 02:55
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/51258

Actions (login required)

View Item