This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Al Ayyubi, Muhammad Sholahudin (2022) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Sholahudin Al Ayyubi_C93218097.pdf Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini diangkat dari adanya beberapa permaslahan data pribadi karena tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus untuk melindungi data pribadi, yang kemudian pada awal tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menandatangani RUU PDP yang kemudian juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi. Penelitian ini berjenis pustaka (library research), dengan sifat penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan perlindungan terhadap hak-hak bagi pemilik data pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Negara dengan melalui peraturan perundang-undangan. RUU PDP jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sudah lebih banyak mengakomodir pemberian hak-hak terhadap pemilik data pribadi terutama terkait adanya larangan serta sanksi pidana bagi pelanggaran data pribadi yang sedang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemilik data pribadi dari segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran terhadap data pribadi dengan memberikan hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran data pribadi masuk kedalam ranah Jarīmah al-Ta’dhīr, dan dalam RUU PDP sendiri pelanggaran terhadap data pribadi dikenai hukuman pidana penjara dan juga pidana denda. Sejalan dengan kesimpulan yang didapatkan peneliti maka bagi DPRRI segera untuk menyempurnakan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi. Seluruh masyarakat juga peneliti himbau agar lebih berhati-hati ketika memberikan izin terhadap akses data pribadi kepada pengelola data pribadi .
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Pidana Islam |
||||||||
| Keywords: | Hukum pidana Islam; hukum data pribadi; rancangan Undang-Undang Republik Indonesia | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
| Depositing User: | MUHAMMAD SHOLAHUDIN AL AYYUBI | ||||||||
| Date Deposited: | 13 Jul 2022 06:35 | ||||||||
| Last Modified: | 13 Jul 2022 06:35 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/52820 |
Actions (login required)
 |
View Item |
