Upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging oleh bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH): studi di wilayah unit kerja bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Ngimbang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muizza, Irva Restu Lailatul (2022) Upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging oleh bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH): studi di wilayah unit kerja bagian kesatuan pemangkuan hutan (BKPH) Ngimbang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Irva Restu Lailatul_C73218044.pdf
Download (3MB)

Abstract

Berdasarkan Tinjauan hukum pidana Islam, merupakan perbuatan yang dilarang dan terdapat hukuman bagi siapapun yang melakukannya. Ilegal logging termasuk dalam jarīmah ta’zir dengan hukuman pidana penjara dan denda. Upaya yang dilakukan oleh BKPH Ngimbang dalam memberantas tindak pidana illegal logging di wilayahnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan penerapan hukum pidana Islam, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Pemangkuan Hutan (BKPH) Ngimbang)” merupakan penelitian lapangan yang ditulis guna menjawab pertanyaan terkait praktik illegal logging di wilayah BKPH Ngimbang berdasarkan UU No 18 Tahun 2013, tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus illegal logging di wilayah BKPH Ngimbang serta upaya pemberantasan tindak pidana illegal logging yang terjadi di wilayah BKPH Ngimbang. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan legal approach (pendekatan undang-undang). Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumen dan studi kepustakaan, kemudian data akan dianalisis secara kualitatif dengan hasil berbentuk deskriptif analitis. Penulis memberikan saran kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan serta mematuhi undang-undang yang berlaku. BKPH dan pemerintah agar dapat meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi yang lebih baik. Kepada Perhutani secara umum agar menyeimbangkan jumlah polisi kehutanan dengan luas wilayah kerjanya. Hal tersebut diperuntukan agar upaya pemberantasan illegal logging dapat berjalan dengan optimal.