Analisis maslahah Al-Mursalah dan Asas Contra Legem terhadap putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/Pa.Pasuruan tentang permohonan Izin Poligami

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amerni, Namira Putri (2023) Analisis maslahah Al-Mursalah dan Asas Contra Legem terhadap putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/Pa.Pasuruan tentang permohonan Izin Poligami. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Namira Putri Amerni_C71218078.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian kualitatif serta memakai pola pikir deduktif untuk menjawab pertanyaan terkait analisis Maslahah Al-Mursalah dalam penerapan contra legem terhadap putusan perizinan poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai metode penelitian pustaka (library research) yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, serta menganalisis. Data dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan poligami baik dalam hukum islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Analisis Maslahah Al-Mursalah ini membuahkan sebuah analisa yakni keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami dapat dibenarkan. Sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua serta putusan hakim bertujuan untuk mencegah terjadinya poligami liar dengan menikahi calon istri kedua secara nikah sirri, yang mana akan semakin melukai harga diri serta kewajiban istri sah pertamanya. Serta analisis contra legem membuahkan sebuah analisa yakni Pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap putusan 1531/Pdt.G/2019/PA.Pasuruan, bahwa hakim harus berkemampuan dalam menafsirkan Undang-Undang secara konkret, membuat hukum baru dan mampu memeriksa serta mengadili secara bijak. Penerapan contra legem oleh hakim ini dianggap sebuah pelaksanaan hukum progresif yang bisa memberikan kepastian, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi para pihak berperkara yang mencari keadilan. Dalam perkara ini diusahakan tidak merugikan antara Pemohon dan Termohon. Dan dari penelitian ini penulis juga memberikan saran yakni perlu adanya pengkajian lagi untuk perizinan poligami di dalam proses mengabulkan izin poligami, karena menyangkut perihal ekonomi yang menurut penulis Majelis Hakim harus memikirkan juga dampak yang akan terjadi. Karena ditinjau dari penghasilan Pemohon yang berada di bawah Upah Minimum Rakyat atau UMR Kabupaten Pasuruan, dan Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (tukang pijat).