Tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mufida, Arya Zahroul (2023) Tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Arya Zahroul Mufida_C03219006 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan. Skripsi ini menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana tinjauan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan? dan Bagaimana perbedaan dan persamaan viktimologi dan hukum pidana Islam terhadap hak korban kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Bulungan?. Data dari penelitian ini dihimpun dengan data primer dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Bulungan berupa teknik wawancara dan data sekundernya berupa studi kepustakaan diperoleh dari perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya dan lainnya. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif dengan cara menganalisa sehingga dengan adanya hal-hal tersebut kemudian disusun dengan sistematis sehingga terciptanya data yang konkrit terkait hak korban kekerasa seksual yang terdapat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bulungan. Selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori viktimologi dan teori hukum pidana Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa hak korban kekerasan seksual pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bulungan menjunjung tinggi psikologi pada korban sehingga setiap ada kepetingan yang berkaitan mulai dari sebelum hingga sampai akhir proses beracara pada persidangan, penegak hukum seperti jaksa memperhatikan terlebih dahulu kondisi korban guna dimintai keterangan guna pembuktian. Hal ini dikarenakan kesaksian korban dirasa kuat nilai pembuktiannya karena yang melihat dan mengalami langsung peristiwa tindak pidana. Kemudian sanksi yang diterima pelaku berupa hukuman pokok dan tambahan berupa denda dirasa tepat sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga memiliki kesesuaian seperti halnya sanksi ta’zīr dalam hukum pidana Islam. Berdasarkan diatas, peneliti memiliki saran yakni diberikannya pilihan pada korban selaku saksi untuk hadir tidaknya di persidangan guna dimintai keterangan sebagai pembuktian. Hukuman yang diterapkan dirasa tepat atau tidak menurut korban sehingga korban merasa tercukupi dan terbalaskan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.