Penegakan hukum terhadap tindak pidana scampage perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus proses penyidikan di Polda Jatim

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Izzah, Naila Nur (2023) Penegakan hukum terhadap tindak pidana scampage perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam: studi kasus proses penyidikan di Polda Jatim. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Naila Nur Izzah_C73218051.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Scampage Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Proses Penyidikan di Polda Jatim)”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam 2 (dua) rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana scampage dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum positif, 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana scampage dalam proses penyidikan di Polda Jatim perspektif hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian hukum empiris. Terdapat dua sumber data yang diperoleh, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan di Polda Jatim. Sumber sekunder diperoleh dari peraturan/jurnal/artikel yang berhubungan dengan tema Penulis. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan dokumentasi, adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deduktif. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim. Hasil penelitian ini adalah Pertama, proses penegakan hukum tindak pidana scampage yang dilakukan oleh Unit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim telah sesuai, dikarenakan adanya beberapa upaya yang dilakukan yaitu: (1) upaya preventif, Petugas melakukan patroli cyber sebagai upaya pencegahan agar kasus serupa dapat ditangani tanpa menunggu adanya laporan dari korban. (2) upaya represif, dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, upaya penegakan hukum pidana Islam, dalam sanksi dari hukum positif dengan menggunakan Pasal 35 Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut memiliki kesamaan dengan jarimah ta’zir, karena tindak pidana scampage telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah ta’zir. Hukuman yang diberikan adalah berupa hukuman ta’zir yang menjadi wewenang Hakim sepenuhnya dalam memutus perkara tersebut, bertujuan sebagai bentuk edukatif maupun kuratif yang diharapkan dapat memperbaiki perilaku pelanggar serta yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan si pelanggar. Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan adanya sinergitas antara kepolisian dan masyarakat terutama dalam sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana scampage. Masyarakat juga harus ikut serta membantu aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana scampage, masyarakat harus melapor apabila terjadi tindak pidana scampage di lingkungan sekitarnya. Mengingat bahwa tindak pidana siber dapat pula melibatkan lebih dari 1 (satu) negara, maka dalam upaya penanggulangannya tentu memerlukan bentuk-bentuk koordinasi dan kerjasama antar negara. Sehingga, peran kepolisian dalam menindak para pelaku tindak pidana siber sangat penting, hal ini diharapkan dapat meminimalisir maraknya tindak pidana siber.