Disharmoni norma antara hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Cahyono, Gusti Agung (2023) Disharmoni norma antara hukum Adat dan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Gusti Agung Cahyono_02040421006 OK.pdf Download (902kB)
	Text Gusti Agung Cahyono_02040421006 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 June 2027. Download (4MB)

Abstract

Untuk mengkaji isu hukum di atas, digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, dan case approach, untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dikaji. Dalam hal pengumpulan bahan hukum digunakan teknis studi kepustakaan yang diambil dari sumber-sumber bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, Pertama bahwa terdapat beberapa hal yang mendasari adanya disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh, diantaranya politik hukum dari norma yang diatur serta terdapat ketidakcermatan pembentuk kebijakan. Kedua, bentuk penyelarasan disharmoni norma antara hukum adat dan Qanun di Aceh dengan alternatif yang termaktup dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Adanya Disharmoni mekanisme hukum antara peradilan adat yang ada pada hukum adat dan peradilan syariah yang ada pada Qanun Aceh. Seyogyanya menjadi suatu kajian yang mendalam khususnya terkait beberapa kasus hukum yang sama, namun ketika menjatuhkan hukuman dengan standar hukuman yang berbeda. Karena antara hukum adat dan Qanun mempunyai standar masing masing. Problemnya, ketika hukum adat menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukum Qanun itu sendiri. Yang secara hirarki peraturan perundang-undangan hukum adat dibawah hukum Qanun. Perlu adanya regulasi yang lebih jelas dan spesifik sebatas mana hukuman Adat dalam menjalankan mekanisme hukumnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Cahyono, Gusti Agung gustiagung767@gmail.com 02040421006
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Masruhan, .Masruhan -- 2004045901 Thesis advisor Amin, Mahir mahir@uinsby.ac.id 2004127205
Subjects:	Adab Hukum Adat Agama > Agama dan Ilmu Pengetahuan
Keywords:	Disharmoni Norma Hukum; Hukum Adat; dan Qanun Aceh
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Gusti Agung Cahyono
Date Deposited:	18 Jun 2024 11:51
Last Modified:	18 Jun 2024 11:51
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70659

Actions (login required)

View Item