Analisis fiqh siyasah terhadap konsep kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik terkait kasus korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putri, Desvylia Nabila (2024) Analisis fiqh siyasah terhadap konsep kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik terkait kasus korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Desvylia Nabila Putri_05020420027.pdf Download (3MB)
	Text Desvylia Nabila Putri_05020420027_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 28 August 2027. Download (3MB)

Abstract

Seperti yang telah diketahui, banyak partai politik di indonesia yang terlibat korupsi, namun penegakan hukumnya belum maksimal. Pembahasan ini difokuskan pada efektivitas kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus pembubaran partai politik yang melakukan korupsi dan alasan pembubaran partai yang ada pada undang-undang partai politik serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008. Selain itu juga terdapat analisis terkait konsep fiqh siyāsah dan peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi di kalangan partai politik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi hukum normatif. Data dalam penelitian ini dibuat menggunakan teknik library research (studi kepustakaan). Pendekatan yang digunakan adalah statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan konseptual). Terkait teknik analisis data, menggunakan analisis data deskriptif dalam mengkaji konsep kewenangan MK, PMK Nomor 12 Tahun 2008, UU Partai Politik, serta kinerja KPK. Selanjutnya dianalisis dan disimpulkan hasilnya menggunakan konsep fiqh siyāsah. Pembahasan yang diperoleh adalah menurut fiqh siyāsah pembubaran parpol diperbolehkan jika bertentangan dengan peraturan negara. Kemudian dalam segi hukum di Indonesia sesuai dengan PMK No. 12 Tahun 2008 berwenang membubarkan parpol jika terbukti ideologi dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945 kewenangan tersebut masih belum optimal dan alasan pembubaran partai sesuai dengan Pasal 40 UU Partai Politik masih tidak jelas. upaya pemberantasan korupsi parpol meliputi transparansi keuangan parpol, pembatasan sumbangan, dan pengawasan rutin. Parpol harus bertanggungjawab dengan melakukan seleksi ketat kader dan memberhentikan kader yang korupsi. MK perlu lebih optimal menggunakan kewenangannya dalam membubarkan parpol yang korupsi demi menjaga konstitusi dan kepentingan publik. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah kasus korupsi partai harus bisa dikulik secara transparan. Kader yang sudah divonis korupsi tidak boleh mencalonkan diri pada jabatan strategis apapun, artinya setiap kader yang sudah divonis korupsi, diterima kembali dengan syarat ia tidak akan menjadi calon pada jabatan strategis apapun, termasuk ketua partai, anggota legislatif, kepala daerah, dan lain-lain. Kader tersebut hanya akan menjadi anggota biasa, yang memiliki hak suara. Diharapkan perlu ada peraturan baru yang lebih jelas mengatur alasan pembubaran partai politik termasuk korupsi, dengan membertimbangkan kebermanfaatan dan perkembangan masyarakat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Putri, Desvylia Nabila 05020420027@student.uinsby.ac.id 05020420027
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmad, Ahmad Khubby Ali goesbobby@gmail.com 2020097801
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Partai Politik Korupsi
Keywords:	Fikih siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Desvylia Nabila Putri
Date Deposited:	28 Aug 2024 05:28
Last Modified:	28 Aug 2024 05:28
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72973

Actions (login required)

View Item