Urgensi pemidanaan korporasi atas tindakan direktur utama dalam kasus penambangan tanpa izin: studi putusan nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rafsanjani, Abdurrahman (2025) Urgensi pemidanaan korporasi atas tindakan direktur utama dalam kasus penambangan tanpa izin: studi putusan nomor 41/Pid.B/Lh/2021/Pn.Lss. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Abdurrahman Rafsanjani_05020721025 OK.pdf Download (4MB)
	Text Abdurrahman Rafsanjani_05020721025 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 August 2028. Download (4MB)

Abstract

Kehadiran korporasi ternyata tidak sepenuhnya memberikan dampak yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, akan tetapi korporasi juga memberikan dampak yang negatif. Diakuinya subjek hukum korporasi adalah bentuk progresif dalam hukum pidana sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Namun dalam praktik nya memang tidak mudah, karena yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimana membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang tidak memiliki kalbu dan pemidanaan terhadap korporasi memiliki tujuan yang berbeda dengan manusia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini hanya fokus kepada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan Direktur Utama dan bagaimana Urgensi pemidanaan korporasi atas tindakan dari Direktur Utama dalam kasus penambangan tanpa izin pada Putusan Nomor 41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss. metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan dari Sukarman yang menjadi terdakwa dalam Putusan Nomor 41/Pid.b/LH/2021/PN. Lss, dapat diatributkan sebagai perbuatan dari korporasi. Karena perbuatan Sukarman dilakukan untuk dan atas nama korporasi, serta perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya sebagai Direktur Utama PT. Mega Buana Mineral, sehingga korporasi dapat memperoleh keuntungan atas perbuatan yang dilakukan Sukarman. Sehingga dalam hal ini PT. Mega Buana Mineral seyogyanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Sukarman. Atas dasar tersebut, cukup beralasan bahwasannya pemidanaan terhadap PT. Mega Buana Mineral dapat dilaksanakan, dan pemidanaan terhadap PT. Mega Buana Mineral merupakan bentuk pencegahan umum maupun khusus sebagaimana penempatan fungsi hukum pidana sebagai primum remedium terhadap subjek hukum korporasi. penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi para penegak hukum agar tidak hanya menititk beratkan kepada manusia sebagai subjek hukum, karena pengakuan subjek hukum korporasi telah diatur dalam peraturan-perundangan khusus diluar KUHP. Sehingga pemidanaan terhadap korporasi dapat dilaksanakan, dan dapat mencerminkan hukum pidana yang progresif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rafsanjani, Abdurrahman abdurrahmanraf919@gmail.com 05020721025
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ilmiyah, Zainatul zainatul.ilmiyah@uinsby.ac.id --
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Izin Usaha Lingkungan Hidup
Keywords:	Hukum Pidana; Korporasi; Penambangan tanpa izin
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	abdurrahman rafsanjani
Date Deposited:	30 Aug 2025 11:55
Last Modified:	30 Aug 2025 11:55
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83710

Actions (login required)

View Item