Efektivitas pelaksanaan peraturan masa jabatan ketua rukun tetangga perspektif hukum positif dan hukum Islam: studi kasus di Kelurahan Ngelom rt 02 rw 03 Kecamatan Taman kabuaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aprilia, Fatimah (2025) Efektivitas pelaksanaan peraturan masa jabatan ketua rukun tetangga perspektif hukum positif dan hukum Islam: studi kasus di Kelurahan Ngelom rt 02 rw 03 Kecamatan Taman kabuaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
Fatimah Aprilia_05040421077 OK.pdf

Download (5MB)
[img] Text
Fatimah Aprilia_05040421077 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 December 2028.

Download (5MB)

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan masa jabatan ketua rukun tetangga perspektif hukum positif dan kedua, bagaimana analisis Siyasah al-Tanfiziyyah terkait masa jabatan ketua rukun tetangga menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana penulis mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat di Kelurahan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagai sumber utama penelitian. Sementara itu, data sekunder bersumber dari referensi yang mendukung kajian ini, seperti buku-buku yang membahas ketentuan hukum positif dan hukum Islam terkait masa jabatan ketua rukun tetangga. Di Kelurahan Ngelom, Kabupaten Sidoarjo, masa jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) diketahui telah berlangsung lebih dari dua periode, bahkan mencapai tiga periode. Hal ini terjadi karena dalam proses pemilihan pada periode ketiga, Ketua RT yang bersangkutan menolak untuk digantikan. Alasan utama yang dikemukakan adalah karena kepemimpinan yang dijalankannya dinilai masih layak dan diterima oleh masyarakat setempat. Dukungan dari sebagian warga yang merasa puas dengan kinerjanya turut memperkuat keberlanjutan masa jabatannya, meskipun secara normatif ketentuan mengenai batasan masa jabatan seharusnya dibatasi. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran antara aturan formal dan realitas sosial di masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tentang masa jabatan Ketua RT. Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan, disarankan agar pihak kelurahan dan kecamatan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Permendagri, guna memastikan aturan tersebut diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Aprilia, Fatimahapriliafatimah252@gmail.com05040421077
Contributors:
ContributionNameEmailNIDN
Thesis advisorMahir, Mahirmahir@uinsby.ac.id2004127205
Subjects: Hukum Islam
Masyarakat
Kepemimpinan
Keywords: Masa jabatan ketua RT
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User: Fatimah Aprilia
Date Deposited: 01 Dec 2025 07:06
Last Modified: 01 Dec 2025 07:06
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/85156

Actions (login required)

View Item View Item