Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi dalam pasal 412 UU nomor 1 tahun 2023

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amalia, Hikmah Putri (2025) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi dalam pasal 412 UU nomor 1 tahun 2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Hikmah Putri Amalia_05020722045.pdf Download (2MB)
	Text Hikmah Putri Amalia_05020722045_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 December 2028. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengkriminalisasi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah, termasuk ketika pelakunya adalah anak. Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kohabitasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang menganalisis sumber bahan hukum primer dan sekunder, termasuk legislasi, buku hukum, jurnal, dan dokumen terkait. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif untuk menyajikan hasil kajian hukum secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohabitasi sebagai tindak pidana diatur sebagai delik aduan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikuti ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30 KUHP, menegaskan bahwa hak untuk mengajukan pengaduan hanya diberikan kepada pihak-pihak yang secara eksplisit ditunjuk oleh undang-undang. Aturan ini mencerminkan penerapan prinsip legal standing yang terbatas dalam perkara delik aduan. Anak sebagai pelaku mendapatkan perlindungan khusus sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi terhadap anak wajib memperhatikan batas usia minimal, kematangan psikologis, dan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pembinaan dan pemulihan daripada hukuman penjara. Penegakan hukum anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar tidak merugikan perkembangan psikososial dan masa depan anak. Saran yang diajukan adalah agar aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan anak pelaku tindak pidana kohabitasi. Selain itu, disarankan adanya peningkatan edukasi masyarakat dan kebijakan yang responsif untuk melindungi hak anak dalam sistem peradilan pidana, serta penelitian lanjutan terkait implementasi perlindungan hukum anak dalam konteks kohabitasi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Amalia, Hikmah Putri hikmahputriamalia@gmail.com 05020722045
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mubarok, Nafi nafi.mubarok@gmail.com 2014047401
Subjects:	Anak Hukum > Hukum Pidana Hukum
Keywords:	Perkawinan; tindak pidana kohabitasi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Hikmah Amalia
Date Deposited:	29 Dec 2025 05:09
Last Modified:	29 Dec 2025 05:09
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/85525

Actions (login required)

View Item