This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Zulpikar, Zulpikar (2025) Agama dan Hegemoni: kebijakan pengelolaan Haji pada 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (dalam perspektif teori Hegemoni Antonio Gramsci). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Zulpikar_07040121099 full.pdf Restricted to Repository staff only until 2 April 2029. Download (3MB) |
|
|
Text
Zulpikar_07040121099.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini mengkaji relasi agama dan negara melalui kebijakan pengelolaan haji pada 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menempatkan kebijakan haji tidak semata sebagai layanan publik administratif, tetapi sebagai arena produksi makna, legitimasi politik, dan pembentukan kepemimpinan moral negara. Penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yakni pola pemberlakuan kebijakan pengelolaan haji pada fase awal pemerintahan Prabowo Subianto serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dipahami melalui perspektif teori Hegemoni Antonio Gramsci. Berbeda dari penelitian terdahulu yang dominan menekankan aspek teknis, manajerial, dan kepuasan jemaah, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti dimensi ideologis dan relasi kekuasaan dalam kebijakan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan, dengan unit analisis meliputi dokumen kebijakan, regulasi kelembagaan, laporan resmi Kementerian Agama, BPKH, dan BP Haji, serta narasi media dan literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui pemetaan konteks sosio-politik pasca pelantikan presiden, pembacaan kebijakan Tri Sukses Penyelenggaraan Haji, serta analisis peran institusional negara dalam tata kelola haji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan haji pada 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dijalankan melalui reformasi struktural, modernisasi administratif, digitalisasi layanan, dan penguatan narasi moral-keagamaan yang berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik sekaligus mekanisme pembentukan konsensus sosial. Dalam perspektif Hegemoni Gramsci, kebijakan tersebut merepresentasikan praktik kepemimpinan moral negara, di mana pelayanan haji diposisikan sebagai medium artikulasi ideologi, legitimasi politik, dan pembentukan kesadaran religius-politik publik.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Agama Filsafat Kebijakan Publik |
||||||||
| Keywords: | Agama; Hegemoni; pengelolaan Haji; Presiden Prabowo Subianto; teori Hegemoni Antonio Gramsci | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ushuluddin dan Filsafat > Aqidah Filsafat Islam | ||||||||
| Depositing User: | Zulpikar Zulpikar | ||||||||
| Date Deposited: | 02 Apr 2026 04:45 | ||||||||
| Last Modified: | 02 Apr 2026 04:45 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/87445 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
