Tinjauan hukum pidana terhadap transformasi paradigma retributif dan restoratif melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Yunfa, Shafiyyah Tamala (2026) Tinjauan hukum pidana terhadap transformasi paradigma retributif dan restoratif melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Shafiyyah Tamala Yunfa_05010322022 OK.pdf Download (6MB)
	Text Shafiyyah Tamala Yunfa_05010322022 Ful.pdf Restricted to Repository staff only until 7 April 2029. Download (6MB)

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar terhadap negara dan masyarakat. Penanganan korupsi yang selama ini berorientasi pada paradigma retributif dinilai belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan persoalan tersebut penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana konsep kebijakan pidana konvensional dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dan (2) Bagaimana perubahan paradigma konvensional dan perampasan aset pada tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan perbandingan hukum (comparative approach). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, serta prinsip hukum pidana dan hukum pidana Islam, untuk menilai kesesuaian pendekatan restorasi melalui perampasan aset terhadap kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip syariat. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, paradigma pemidanaan korupsi di Indonesia, menerapkan pendekatan orientasi “follow the suspect” melalui pidana penjara dan denda. Meskipun pasal 18 UU PTPK menyertakan pemulihan aset, implementasinya masih mengalami kekurangan dan masih condong pada penjatuhan pidana penjara pengganti. Pendekatan ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga diperlukan pendekatan progresif melalui basis non-conviction yang fokus pada “follow the money”. Kedua, dalam hukum Islam korupsi dan perampasan aset tidak diatur secara eksplisit, namun korupsi dinilai sebagai ghulūl, rishwah dan khiyānah. Sementara perampasan aset dapat dilaksanakan berdasarkan jarīmah ta'zīr. Hukum positif dan hukum Islam menilai bahwa tujuan pemidanaan korupsi dilakukan melalui restorasi. Hal ini diperkuat dengan perampasan aset diimplementasikan demi mewujudkan keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah mengubah regulasi UU PTPK yang masih mengatur tentang perampasan aset secara pidana ke non-conviction based untuk memberantas tindak pidana korupsi dan mendorong perubahan pendekatan pemidanaan dengan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Selain itu, prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan landasan dalam pembentukan peraturan dan peningkatan akuntabilitas, independensi, serta transparansi lembaga berwenang dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pemulihan dan kemaslahatan umat.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Yunfa, Shafiyyah Tamala shafiyyahyunfaa@gmail.com 05010322022
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Candra, Marli mcand23@gmail.com/mcand23@uinsby.ac.id 2014048502
Subjects:	Korupsi
Keywords:	Korupsi
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Shafiyyah Tamala Yunfa
Date Deposited:	07 Apr 2026 06:44
Last Modified:	07 Apr 2026 06:44
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89297

Actions (login required)

View Item