Konflik kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penetapan kerugian negara: studi kasus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Widyanti, Garnetta Liya (2026) Konflik kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penetapan kerugian negara: studi kasus dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Garnetta Liya Widyanti_05020422035.pdf Download (2MB)
	Text Garnetta Liya Widyanti_05020422035_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 April 2029. Download (2MB)

Abstract

Konflik kewenangan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penetapan kerugian negara pada tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan batas kewenangan audit dan legitimasi penetapan kerugian negara yang bersifat final. Dalam praktik penegakan hukum, hasil audit investigatif BPKP seringkali dijadikan penetapan kerugian negara yang mengikat, sedangkan kewenangan audit eksternal yang independen berada pada BPK. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji: (1) konflik kewenangan BPK dan BPKP dalam perspektif teori kelembagaan negara, dan (2) peran BPK sebagai supreme auditor dalam penetapan kerugian negara menurut perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, dan prinsip hukum tata negara serta prinsip-prinsip fiqh siyāsah dustūriyyah, khususnya konsep wilāyah al-qaḍā’, wilāyah al-ḥisbah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan sadd al-dharā’i‘.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kewenangan antara BPK dan BPKP muncul akibat tumpang tindih pelaksanaan fungsi audit yang melampaui batas kewenangan masing-masing lembaga. BPK sebagai auditor eksternal memiliki kewenangan atributif konstitusional yang bersifat independen, sedangkan BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi audit investigatif bersifat rekomendatif. Penggunaan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh BPKP sebagai dasar penetapan kerugian negara yang final mencerminkan pergeseran fungsi pengawasan internal menjadi penetapan kerugian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian kewenangan dan bertentangan dengan desain teori kelembagaan negara. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyyah, penetapan kerugian negara yang bersifat mengikat secara hukum termasuk dalam ranah wilāyah al-qaḍā’ yang mensyaratkan legitimasi kuat, independensi, dan objektivitas. Kedudukan konstitusional BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang bebas dan mandiri menempatkannya sebagai institusi yang paling memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, sehingga secara normatif berwenang menetapkan kerugian negara. Sebaliknya, BPKP dalam kerangka wilāyah al-ḥisbah berfungsi sebagai pengawasan dan hasil audit investigatif yang bersifat pendukung dan rekomendatif.Penelitian ini merekomendasikan bahwa diperlukan penegasan pembagian kewenangan antara BPK dan BPKP dalam penetapan kerugian negara yang final, serta perlunya menempatkan hasil audit atau penghitungan kerugian negara yang pasti (actual losses) oleh lembaga negara BPK sebagai supreme auditor, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam prinsip-prinsip fiqh siyāsah.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Widyanti, Garnetta Liya liyanetta124@gmail.com 05020422035
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Ilmiyah, Zainatul zainatul.ilmiyah@uinsby.ac.id 2002049306
Subjects:	Hukum Islam > Pidana Korupsi Hukum > Hukum Tata Negara Korupsi
Keywords:	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); fiqh siyāsah dustūriyyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Garnetta Liya Widyanti
Date Deposited:	08 Apr 2026 05:07
Last Modified:	08 Apr 2026 05:07
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89439

Actions (login required)

View Item