Pemenuhan hak imunitas bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan: studi kasus di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Probolinggo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ramadhany, Noghy Asyhidha (2026) Pemenuhan hak imunitas bagi anak sebagai korban tindak pidana perkosaan: studi kasus di unit perlindungan perempuan dan anak Polres Probolinggo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mariska Regina Martha_05040322083.pdf Download (4MB)
	Text Mariska Regina Martha_05040322083_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 9 April 2029. Download (4MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul "Pemenuhan Hak Imunitas Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo). Anak sebagai korban tindak pidana perkosaan memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif, sehingga perlu dikaji bentuk perlindungan ukum yang diberikan oleh Unit PPA Polres Probolinggo serta pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan didalam Rumusan masalah yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo dan bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak kepolisian dan penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Probolinggo. Kemudian data yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian bahwa bentuk perlindungan hukum anak korban tindak pidana perkosaan di Unit PPA Polres Probolinggo terdapat beberapa tahap yaitu, tahap pemulihan awal, tahap perlindungan sementara, dan tahap pendampingan hukum. Dalam upaya pencegahannya unit PPA Polres Probolinggo melakukan kegiatan sosialisasi kepada anak sekolah. Namun bentuk Upaya Non Panel yang diberikan kurang maksimal karena hanya terfokus pada kegiatan sosialisasi di tingkat sekolah menengah atas. Selain itu, dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur terkait hak korban yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam hal ini, hak atas penanganan yang diperoleh anak korban meliputi tersedianya ruang pelayanan khusus yang memadai serta dilaksanakannya visum et repertum. Sementara itu, hak atas perlindungan mencakup pemberian perlindungan sementara dan jaminan kerahasiaan identitas korban dari publikasi media. Adapun hak atas pemulihan meliputi pelaksanaan rehabilitasi secara menyeluruh, baik fisik, psikis, maupun sosial. Kesimpulan dari pemaparan diatas terdapat saran yaitu sosialisasi yang digelar oleh Unit PPA perlu diperluas agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak terbatas pada tingkat sekolah menengah ke atas, kemudian perlunya mempermudah akses informasi restitusi bagi anak korban perkosaan, dan adanya peraturan yang mengatur mengenai standar kecukupan rehabilitasi merupakan hal yang penting guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemulihan bagi anak korban.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Ramadhany, Noghy Asyhidha asyhidharamadhany@gmail.com 05020722063
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Candra, Marli mcand23@uinsa.ac.id 2014048502
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Hukum Hukum > Hukum Peradilan
Keywords:	Narapidana; lapas; maqāṣid al-syarī‘ah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Noghy Asyhidha Ramadhany
Date Deposited:	09 Apr 2026 04:07
Last Modified:	09 Apr 2026 04:07
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89576

Actions (login required)

View Item