This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Marisya, Aisyah (2026) Pernikahan akibat hamil di luar nikah pada putusan pengadilan agama gresik no. 475/Pdt.p/2024/PA.gs perspektif Mazhab Ḥanafi dan Shafi’i. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Aisyah Marisya_05020522018 OK.pdf Download (9MB) |
|
|
Text
Aisyah Marisya_05020522018 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 April 2029. Download (9MB) |
Abstract
Fenomena pernikahan akibat hamil di luar nikah merupakan persoalan sosial dan hukum yang terus terjadi di Indonesia dan sering dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Namun, praktik ini menimbulkan sejumlah persoalan dari aspek psikologis, kesehatan, dan perlindungan anak. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah Putusan No. 475/Pdt.P/2024/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik yang mengabulkan dispensasi nikah karena calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, serta bagaimana pandangan Mazhab Ḥanafī dan Shāfi’ī terhadap pernikahan akibat hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Putusan No. 475/Pdt.P/PA.Gs di Pengadilan Agama Gresik. Adapun sumber data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung dan pembanding, yaitu kitab Mazhab Ḥanafī dan Shāfi’ī, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta litelatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan terhadap calon anak, kondisi psikologis keluarga, serta potensi mudharat sosial jika pernikahan ditunda. Dari perspektif fikih, perbedaan pandangan antara Mazhab Ḥanafī dan Shāfi’ī dalam kasus pernikahan perempuan hamil akibat zina tidak terletak pada kebolehan akad nikah, melainkan pada implikasi hukum setelah akad berlangsung. Mazhab Ḥanafī membolehkan pernikahan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, namun melarang adanya hubungan suami istri hingga perempuan melahirkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kehormatan rahim dan mencegah kemungkinan tercampurnya nasab. Semantara itu, Mazhab Shāfi’ī juga membolehkan akad nikah dengan kedua pihak tersebut serta membolehkan hubungan suami istri setelah akad, karena kehamilan akibat zina tidak menimbulkan ‘iddah. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan edukasi tentang resiko pernikahan hamil di luar nikah, penguatan peran keluarga dan Lembaga Pendidikan dalam pencegahan pergaulan bebas, serta perlunya hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara lebih komprehensif dalam permohonan dispensasi nikah. Selain itu, penyesuaian antara pandangan fikih dan hukum positif perlu terus dikembangkan agar putusan pengadilan lebih adaptif terhadap perkembangan sosial serta tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Fikih > Fikih Mazhab Hanafi Fikih > Fikih Mazhab Syafi'i Keluarga > Keluarga - Anak |
||||||||
| Keywords: | Pernikahan; Perkawinan; Hamil diluar nikah | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzhab | ||||||||
| Depositing User: | Aisyah Marisya | ||||||||
| Date Deposited: | 29 Apr 2026 02:40 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Apr 2026 02:40 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89627 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
