This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Jabbar, Alaika Nasrul (2026) Perlindungan hukum korban program Makan Bergizi Gratis (MBG): perspektif hukum positif dan fikih jinayah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Alaika Nasrul Jabbar_05020322032 full.pdf Restricted to Repository staff only until 6 May 2029. Download (3MB) |
|
Text
Alaika Nasrul Jabbar_05020322032.pdf Download (3MB) |
Abstract
Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Korban Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Jinayah, memiliki tujuan, yaitu: 1). untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban keracunan Program MBG perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2). untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi korban keracunan Program MBG perspektif Fikih Jinayah. Fenomena dari permasalahan dalam penelitian ini berawal dari banyaknya kasus yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG yang menyebabkan banyak keresahan masyarakat sipil khusunya para orang tua. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif di mana penelitian ini menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang aspek yang diteliti menggunakan Undang-Undang. Pada penelitian ini akan menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap korban keracunan Program MBG perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 1). Bahwa perlindungan hukum korban program MBG perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketika melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka harus dikenai sanksi pemidanaan sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2). Bahwa pemberian perlindungan hukum sesuai ketentuan syari'at Islam disimpulkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran dalam program MBG, baik berupa keracunan makanan, pemalsuan label halal, maupun pemalsuan standar mutu, termasuk dalam kategori jarimah ta'sir. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku diserahkan kepada pemerintah dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta prinsip kemaslahatan umum. Adapun saran dari penelitian ini adalah, yang pertama diharapkan kepada pemerintah terkait untuk terus meningkatkan kualitas dan pengawasan keberlanjutan Program. Serta diharapkan kepada para penegak hukum untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, agar tidak ada lagi oknum yang melakukan kecurangan. Yang kedua, Perspektif hukum Islam dalam fikih jinayah program ini sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, meskipun memiliki banyak tantangan dan kekurangan, diharapkan itu bisa diperbaiki sebaik-baiknya oleh pemimpin. Serta kebijakan ini patut dilanjutkan sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak melanggar syariat Islam.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Perlindungan Konsumen |
||||||||
| Keywords: | Hukum; program MBG; hukum positif; fikih jinayah | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||||
| Depositing User: | Alaika Nasrul Jabbar | ||||||||
| Date Deposited: | 06 May 2026 08:44 | ||||||||
| Last Modified: | 06 May 2026 08:44 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90419 |
Actions (login required)
 |
View Item |
