Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXll/2024 tentang independensi Jaksa Agung

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Iqbal, Muhammad (2026) Analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXll/2024 tentang independensi Jaksa Agung. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Muhammad Iqbal_02040423020.pdf Download (3MB)
	Text Muhammad Iqbal_02040423020_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 4 May 2029. Download (3MB)

Abstract

Pengangkatan Jaksa Agung sebagai pejabat strategis dalam sistem ketatanegaraan menimbulkan persoalan konstitusional terkait independensi penuntutan, khususnya akibat tidak adanya pengaturan tegas mengenai pembatasan afiliasi politik dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Permasalahan ini kemudian diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan hakim konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 terhadap independensi Jaksa Agung, dan (2) bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta perbandingannya dengan negara lain. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum, teori pemisahan kekuasaan dan check and balances, teori independensi kekuasaan kehakiman, serta teori penafsiran konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan pengangkatan Jaksa Agung sebagai persoalan konstitusional yang berada pada irisan kewenangan eksekutif dan prinsip independensi penegakan hukum, dengan membatasi keterlibatan calon Jaksa Agung sebagai pengurus partai politik guna mencegah konflik kepentingan. Namun demikian, independensi yang dibentuk melalui putusan tersebut masih bersifat fungsional, dan secara yuridis menunjukkan bahwa desain kelembagaan Kejaksaan di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menjamin profesionalisme dan kemandirian penuntutan

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Iqbal, Muhammad aq17051999@gmail.com 02040423020
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Muwahid, Muwahid muwahid@uinsby.ac.id 2010037801 Thesis advisor Fageh, Achmad achmadfageh@gmail.com 0703067304
Subjects:	Hukum
Keywords:	Independensi kejaksaan; Jaksa Agung; afiliasi politik
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Muhammad Iqbal
Date Deposited:	04 May 2026 02:11
Last Modified:	04 May 2026 02:11
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90583

Actions (login required)

View Item