1. Penerapan unsur patut diduga dalam tindak pidana penadahan pada pasal 591 KUHP nasional ditinjau dari asas kesalahan: studi kasus: putusan nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Tamam, M. Badru (2026) 1. Penerapan unsur patut diduga dalam tindak pidana penadahan pada pasal 591 KUHP nasional ditinjau dari asas kesalahan: studi kasus: putusan nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text M. Badru Tamam_05010322014.pdf Download (3MB)
	Text M. Badru Tamam_05010322014_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 5 June 2029. Download (3MB)

Abstract

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana asal, seperti pencurian kendaraan bermotor, yang berkontribusi dalam mempertahankan keberlangsungan kejahatan tersebut. Dalam perkembangan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai penadahan dalam Pasal 591 KUHP Nasional memunculkan persoalan yuridis, khususnya terkait frasa patut diduga yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan berimplikasi pada penerapan asas kesalahan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana penerapan unsur patut diduga dan ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel, dan (2) bagaimana penerapan asas kesalahan (geen straf zonder schuld) dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah norma, asas, dan doktrin hukum pidana serta prinsip-prinsip dalam hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, penerapan unsur patut diduga dalam Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel lebih menitikberatkan pada indikator objektif seperti harga barang yang tidak wajar dan tidak adanya dokumen resmi kendaraan, sehingga hakim menyimpulkan adanya kesalahan tanpa pengujian yang mendalam terhadap kondisi subjektif terdakwa. Kedua, penerapan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kesalahan karena cenderung menggeser pertanggungjawaban pidana dari aspek subjektif menuju penilaian objektif, yang dalam perspektif hukum pidana Islam juga tidak sejalan dengan konsep al-‘ilm dan al-iradah sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan unsur patut diduga harus diimbangi dengan pembuktian aspek batin pelaku agar tetap selaras dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, disarankan agar hakim lebih cermat dalam menilai unsur subjektif pelaku serta diperlukan kejelasan norma guna menghindari penafsiran yang berlebihan dan menjamin keadilan substantif.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Tamam, M. Badru mbadrut1@gmail.com 05010322014
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hatta, Moh hattamuhammad644@gmail.com 2026107104
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Pidana Islam
Keywords:	Tindak pidana penadahan; pencurian kendaraan bermotor; Putusan Nomor 435/Pid.B/2025/PN Jkt. Sel;
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	TAMAM M BADRU
Date Deposited:	05 Jun 2026 01:55
Last Modified:	05 Jun 2026 02:00
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90920

Actions (login required)

View Item