Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden yang berbuat tindak pidana berat menurut Fiqh Dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Faqor, Abdulloh (2012) Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden yang berbuat tindak pidana berat menurut Fiqh Dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdulloh Faqor_C03207026.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah basil kajian pustaka yang membahas tentang" Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Kemakzulan Presiden dan Wakil Presiden Yang Berbuat Tindak Pidana Berat Menurut Fiqh Dusturiyah" Penelitian dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaiu: Bagaimana analisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemakzulin Presiden dan wakil Presiden yang melalrukan tindak pidana berat menurut UUD 1945? Bagaimanakah pandangan Fiq}J Dustiiriyah dalam pemakzulin Presiden yang berbuat tindak pidana berat? Data penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pure legal, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Artinya, cara kerja ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. maka tipe penelitian yang dilalrukan adalah yuridis nonnatif, yakni untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.dalam arti menguraikan masalah kewenagan mahkamah konstitusi dalam pemakzulan presiden dan wakil presiden yang melalrukan tindak pidana berat. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka beipikir deduktif yaitu masalah-masalah yang bersifat umum tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24 C, dan pasal 78. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana Fiqh Dusturiyah. Di antara tugas-tugas pokok qadli mazilim (hakim mahkamah tinggi) adalah memeriksa kasus yang tidak dapat ditangani oleh qadli hisbah tentang kepentingan kepentingan umum, kemungkaran pejabat, penyalahgunaan kekuasaan, serta perampasan hak yang tidak mampu ditolak. Dalam masalah-masalah ini qadli mazilim akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas haknya atas nama hak (hukum) Allah. Dalam proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang berbuat tindak pidana berat putusan MK bersifat mengikat, mengingat putusan dari MK tersebut harus dibawa oleh DPR ke sidang paripurna MPR dan tidak menuntut kemungkinan bilamana MPR melangkahi putusan MK. Dalam kajian fiqih dusturiyah tentang pemakzulan seorang amir yang dilakukan dalam Wilayab al Mazilim. Fakta ini menyiratkan bahwa perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam di Indonesia hanya dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Artinya melewati proses lembaga legislatif yang sarat dengan peran politik. Dengan demikian, peran elit politik dan elit masyarakat muslim sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses intemalisasi atau obyektivikasi nilai-nilai Islam kedalam peraturan perundang-undangan di Negara ini.