This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Zakky, Muhammad Fahmi (2014) ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERDA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN ATAU TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA DI KOTA SURABAYA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar isi.pdf Download (146kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (531kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (295kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (638kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (505kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (207kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar pustaka.pdf Download (214kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di kota Surabaya dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya.
Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Lurah Putat Jaya Sawahan. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya yang dibuat oleh Ahl al-Hall wa al-’Aqd atau DPRD untuk bahasa sekarang. Dimana wewenang Ahl al-Hall wa al-’Aqd, diantaranya: Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh al-Qur’an dan al-Hadits, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil), membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi Khali@fah sehingga kandidat diluar persetujuan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd tidak dapat diterima, dan mengarahkan kehidupan manusia kepada maslahatan. Kemudian pada tahun 1999, Pemerintah Kota Surabaya memprogramkan Surabaya sebagai Kota sehat dan Kota beriman, yang salah satu implementasi program tersebut adalah Perda tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya dengan melakukan penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 18 Juli 2014. Pemerintah Kota Surabaya harus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang benar-benar menjalankan Syari’at, diantaranya mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, menegakkan amar ma’ru@f nahi@ munkar, dan menegakkan hukum syara’ Allah dan adat istiadat.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Surabaya harus terus memantau aktivitas di Gang Dolly karena meskipun sudah dideklarasikan terkait penutupan pada tanggal 18 Juni 2014, kenyataan dilapangan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapakan dari penutupan lokalisasi itu, kemudian proses pendampingan para PSK harus maksimal, sehingga tidak ada para PSK yang kembali melacurkan dirinya dan dari beberapa tinjauan aspek sosial ekonomi harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Sahid | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Fiqh Siyasah; Larangan; Perbuatan; Asusila | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 20 Feb 2015 07:21 | ||||||
| Last Modified: | 20 Feb 2015 07:21 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1006 |
Actions (login required)
 |
View Item |
