This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Harviyah, Siti Nur (2013) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UU RI NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
cover.pdf Download (139kB) | Preview |
|
|
Text
abstrak.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi.pdf Download (109kB) | Preview |
|
|
Text
bab 1.pdf Download (234kB) | Preview |
|
|
Text
bab 2.pdf Download (191kB) | Preview |
|
|
Text
bab 3.pdf Download (189kB) | Preview |
|
|
Text
bab 4.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
bab 5.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
daftar pustaka.pdf Download (40kB) | Preview |
Abstract
Skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UU RI NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No. 36 Tahun 2009? dan 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut UU No 36 Tahun 2009?
Berkenaan dengan permasalahan-permaslahan tersebut di atas, penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta sanksinya dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
Selanjutnya akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Metode deduktif digunakan untuk mengemukakan dalil-dalil umum dari alquran maupun hadist tentang hukum pidana Islam.
Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, ditemukan bahwa tindak pidana peredaran sediaan farmasi diatur dalam pasal 106 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur mengenai izin edar dalam peredaran sediaan farmasi. Dalam UU RI No.36 Tahun 2009 juga mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur dalam pasal 197 yaitu diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) rupiah.
Dalam hukum pidana Islam pun tidak terdapat pertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sejalan dengan UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindak pidana peredaraan sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Hukum Pidana Islam dilihat dari jenis sanksi peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam jarimah dengan dikenai hukuman ta'zir.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar bisa berkurang bahkan bisa dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kesehatan. Serta terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi yang adil, dan tetap terciptanya kesehatan yang adil dan menyeluruh bagi warga Negara Indonesia.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Masduki Afandi | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana Islam | ||||||
| Keywords: | Hukum Pidana Islam; Farmasi; Kesehatan | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Editor: Library Administrator----- Information-----http://library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 12 Feb 2014 | ||||||
| Last Modified: | 17 Apr 2015 07:15 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/11213 |
Actions (login required)
 |
View Item |
