This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Afandi, Achmad Rizal (2014) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN HAKIM ATAS PEMBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1110/PDT.G/2013/PA.MLG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (21kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (323kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (303kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (214kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (222kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (180kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (175kB) | Preview |
Abstract
Skripsi Ini Adalah Hasil Penelitian Lapangan Dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Hakim Atas Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian dalam putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg.
Data penelitian dihimpun dengan mengggunakan metode analisis deskriptif untuk menguraikan gambaran dari data yang diperoleh yaitu Putusan No. 1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungakan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan Deduktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara khusus yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan majelis hakim PA Malang menolak pembagian gaji PNS pasca perceraian pada putusan perkara No.1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg karena majelis hakim menilai bahwa pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS tidak mengikat Pengadilan Agama Kodya Malang. Menurut salah satu hakim PA kodya Malang ada beberapa alasan mengapa PA kodya Malang tidak merasa di ikat oleh PP No. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, salah satunya adalah karena PA mempunyai rujukan tersendiri tentang nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian yaitu KHI dalam Pasal 149.
Pasal 21 PP No. 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa mewajibkan Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Hemat penulis bahwa bekas istri PNS tidak perlu mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama karena dengan adanya Pasal 21 PP No. 53 Tahun 2010, atasan PNS tersebut bisa langsung memotong gaji PNS, Tidak perlu menunggu keputusan dari majelis hakim. Dengan hal ini majelis hakim tidak semena-mena mengabulkan tuntutan tersebut.
Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya jangan mengajukan gugatan mengenai pembagian gaji PNS karena sudah seyogyanya para hakim tidak akan menerimanya. Akan tetapi dalam kasus ini Mahkamah Agung memberikan jalan keluar bagi para hakim dengan memberi mut’ah yang lebih tinggi kepada bekas istrinya. Mahkamah Agung memberi kemudahan dan memberi jalan untuk para istri PNS yang telah di ceraikan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Muwahid | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Hukum Islam | ||||||
| Keywords: | Hakim; Pembagian gaji PNS pasca Perceraian; Cerai; Perceraian PNS | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
| Depositing User: | Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
| Date Deposited: | 05 Mar 2015 02:07 | ||||||
| Last Modified: | 05 Mar 2015 02:07 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/1307 |
Actions (login required)
 |
View Item |
