Relasi Kyai dengan politik di Indonesia: studi kasus di Kabupaten Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Suprapto, Chomar Hadi (2016) Relasi Kyai dengan politik di Indonesia: studi kasus di Kabupaten Pasuruan. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Chomar Hadi Suprapto_F11212123 ok.pdf
Download (10MB)

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana Relasi Kiai dengan Politik di Indonesia (Studi Kasus Di Kabupaten Pasuruan). Untuk mencapai hasil yang maksimal, Kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena Fokus kajian atau fokus penelitian fenomenologi adalah struktur kesadaran atau struktur pengalaman. Menurut doktrin fenomenologi, kesadaran itu sebuah struktur yang terdiri dari struktur dasar dan struktur-struktur lain yang muncul dari struktur dasar ini. Struktur dasar kesadaran adalah intensionalitas. Melalui fenomenologi tergambarkan bahwa relasi kiai - politik dan pergeseran peran kiai merupakan bagian yang mendeskripsikan pergeseran pandangan kiai pasca reformasi juga menguraikan pergeseran orientasi politik kebangsaan (idealis) menuju orientasi politik kekuasaan (pragmatis) dan penunggangan agama untuk kepentingan politik. Penelitian ini menemukan antara lain tiga strategi politik yang penting dipahami; pertama, politik kebangsaan. Kiai punya tanggung jawab mempertahankan keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak bentuk disintegrasi apa pun. Fatwa Jihad KH. Hasyim Asy‟ari pada Oktober 1945 adalah fakta sejarah sebagai bentuk penerjemahan politik kebangsaan kiai dan kalangan pesantren. Kedua, politik kerakyatan. Pesantren – dalam hal ini kiai – semestinya memahami agama tidak melulu sebagai “biro perjalanan ke surga”, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Politik kerakyatan menemukan bentuknya dalam pemberdayaan masyarakat, pendampingan dan perjuangan atas hak-hak rakyat dan kaum tertindas. Peningkatan dan pemerataan pendidikan, dakwah keagamaan, pemberdayaan ekonomi kecil-menengah terus dimaksimalkan guna mewujudkan civil society. Aktivitas demikian merupakan sumbangsih konkret yang tentu dinantikan oleh masyarakat daripada sekedar janji-janji kampanye yang telah membuat masyarakat mereka muak. Ketiga, politik kekuasaan. Guna memuluskan perjuangan mewujudkan civil society dan kemajuan bangsa, Islam (pesantren, terutama kiai) menganggap perlu mengambil peran dalam politik praktis. Jalur politik menjadi salah satu pintu efektif mewujudkan mimpi terciptanya bangsa yang beradab. Politik model ini adalah strategi aktualisasi peran orang-orang pesantren dalam ranah politik bangsa ini.