This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Mas'udi, Mas'udi (2016) Kedudukan Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (7MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (6MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (356kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Fokus penelitian tesis ini membahas tentang kedudukan kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam system Negara kesatuan republik Indonesia dilihat dari perspektif Islam. Dalam penelitian ini menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan hokum normative (legalresearch). Argumentasi dan teori dihimpun melalui studi dokumen, menggunakan argument dan teori yang didasarkan atas literature, karya ilmiah atau pembahasan-pembahasan yang dipublikasikan terkait dengan focus kajian yang penulis angkat. Analisis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis agar dapat dipahami beberapa hal yang melatar belakangi perumusan eksistensi kesultanan DIY dalam system Negara kesatuan republik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai predikat sebagaidaerah istimewa. Predikat ini memang sangat istimewa karena pada umunya monarki berada pada tingkatan Negara bukan provinsi. Ciri khas keistimewaan Yogyakarta adalah sultan Hamengkubuwono merupakan raja sekaligus sebagai gubernur provinsi DIY, problematic yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara yang demokratis dan kedudukan kesultanan DIY tidak bertentangan dengan bentuk NKRI maupun dengan UUDNRI 1945 karena dikuatkan dengan konstitusi tertulis Negara Indonesia. Adapun kedudukan kesultanan DIY dalam NKRI ditinjau dari perspektif Islam dapat dibandingkan dengan masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw, yang pada intinya mengedepankan system musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara de facto pengakuan status keistimewaan Yogyakarta telah diakui sejak Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII melalui momen 5 September 1945 yang menghasilkan kesepakatan antara Presiden Soekarno dan Pemerintahan Yogyakarta. Adapun secara de jure, kedudukan Yogyakarta sebagai daerah istimewa setelah dikeluarkannya UU No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juncto UU No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan literature bagi khazanah keilmuan dalam bernegara di republik Indonesia, sekaligus sebagai referensi tentang sudut pandang keislaman yang memiliki korelasi dengan system pemerintahan di daerah Yogyakarta. Selainitu penulis berharap karya ilmiah ini menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam membuat regulasi yang berkorelasi dengan monarki yang ada di Yogyakarta.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Hukum Islam Kepemimpinan |
||||||||
| Keywords: | Yogyakarta | ||||||||
| Divisions: | Program Magister > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Mas'udi Mas'udi | ||||||||
| Date Deposited: | 03 Feb 2017 07:52 | ||||||||
| Last Modified: | 03 Sep 2024 08:27 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/14973 |
Actions (login required)
 |
View Item |
