Analisis hukum Islam dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 terhadap Basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hayati, Siti Muna (2012) Analisis hukum Islam dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 terhadap Basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Muna Hayati C51208046 ok.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimaan pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris serta bagaimana analisis hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan basuluh Suku Banjar dalam sengketa waris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan basuluh suku Banjar dalam sengketa waris berdasarkan pada Undang- undang Sultan Adam yang masih ditaati secara filosofis dan sosiologis. Basuluh dilakukan dengan menghubungi tokoh baik yang dipandang tua maupun memiliki jabatan atau alim di kampungnya sebagai tetuha kampung. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaiakan dilaksanakan secara damai. Pada umumnya pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu fara’id Islah dan Islah. Hasil dari kesepakatan basuluh ini tidak memiliki kekuatan hukum, namun jika dilanggar akan diberi sanksi adat. Basuluh suku Banjar dalam sengketa waris ditinjau dari hukum Islam tidak ditemukan adanya pertentangan dan telah sesuai dengan kaidah- kaidah serta nilai- nilai yang terkandung di dalam hukum Islam.