This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Wahyuningtiyas, Diah (2012) Tinjauan hukum Islam terhadap kasus pernikahan dalam masa iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (666kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (814kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (4MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (270kB) | Preview |
|
|
Text
Daftra Pustaka.pdf Download (405kB) | Preview |
Abstract
Penelitan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; bagaimana tradisi pernikahan dalam masa 'iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah? Serta bagaimana tinjauan dan solusi hukum Islam pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah? Sedangkan data yang penulis kumpulkan dalam penelitian adalah dengan cara membaca, mengkaji, dan menelaah teks serta buku-buku dan artikel-artikel yang relevan dengan tema penulisan skripsi ini. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perkawinan dalam masa 'iddah pada masyarakat Dayak Bakumpai Desa Muara Bumban Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah terjadi dalam bentuk proses manyarahan yang ternyata tidak berhenti hanya sampai terjadi perceraian saja, namun dilanjutkan dengan prosesi pernikahan baru dengan pasangan baru pula tanpa melalui tenggang waktu dan masa tunggu yang dikenal dengan masa 'iddah. Menurut analisis hukum Islam hal ini menunjukkan bahwa perceraian tanpa 'iddah tidak dikenal dalam Islam maupun hukum positif, karena keduanya mempunyai aturan jelas tentang masalah ini. UU Perkawinan mengatur masalah 'iddah yang dikenal kini dengan "waktu tunggu" dalam pasal 11 yang kemudian dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 153 ayat (2) point b bahwa perkawinan yang putus akibat perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari. Wanita yang dicerai dan masih dalam waktu tunggu mempunyai hak untuk dirujuk' kembali jika suami menginginkannya, apabila statusnya masih sebagai isteri maka tidak boleh dilamar oleh pihak lain, sehingga pernikahan yang dilakukan pada waktu tunggu atau masa 'iddah haram hukumnya dan sama saja tidak pernah terjadi pernikahan.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Nikah | ||||||
Keywords: | Nikah; masa iddah; masyarakat dayak | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Arsip Syariah | ||||||
Depositing User: | Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 23 May 2017 08:06 | ||||||
Last Modified: | 08 Dec 2017 10:21 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/17021 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |