Pungutan liar oleh aparatur sipil negara dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 perspektif hukum pidana islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidah, Dewi (2017) Pungutan liar oleh aparatur sipil negara dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 perspektif hukum pidana islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cover.pdf Download (466kB)
Preview	Text Abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
	Text Daftar Isi.pdf Download (720kB)
Preview	Text Bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab 2.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab 3.pdf Download (325kB) | Preview
	Text Bab 4.pdf Download (1MB)
	Text Bab 5.pdf Download (933kB)
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (830kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Pungutan liar Oleh Aparatur Sipil Negera Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang “Bagaimana Pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara”.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pustaka, yakni menggali data dengan buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Setelah data terkumpul data diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh arapatur sipil negara termasuk perbuatan khianat atas amanat yang sudah dibebankan. Pungutan liar dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena tidak ada penjelasan mengenai perbuatan ini di dalam al-Qur’an dan hadits. Sehingga merupakan hak penguasa atau pemimpin untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan ini. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 termasuk dalam kategori korupsi. Hal ini disebabkan karena adanya unsur yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain.Setiap orang yang sudah diangkat sebagai pejabat negara hendaknya melaksanakan setiap tugas yang sudah diamanatkan kepadanya sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan nama baiknya dan merugikan orang lain, karena hal tersebut adalah suatu perbuatan yang haram mengingat di dalam tindakan tersebut terdapat unsur-unsur yang haram seperti dengan cara memaksa, menipu, memeras yang dilarang dan tidak dibenarkan hukumnya dalam syariat Islam.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maulidah, Dewi dewimaulidah111@gmail.com UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Maulidah Dewi
Date Deposited:	09 Aug 2017 05:03
Last Modified:	09 Aug 2017 05:03
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/18208

Actions (login required)

View Item