Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penodaan agama: analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/pid.b/2015/PN.Gsk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mu'auwanah, Risalatul (2017) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penodaan agama: analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/pid.b/2015/PN.Gsk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Cover.pdf Download (538kB)
	Text Abstrak.pdf Download (469kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (473kB)
	Text Bab 1.pdf Download (514kB)
	Text Bab 2.pdf Download (581kB)
Preview	Text Bab 3.pdf Download (487kB) | Preview
	Text Bab 4.pdf Download (437kB)
	Text Bab 5.pdf Download (362kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (359kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama dan bagaimana tinjaun hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama.Data penelitian yang dihimpun adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dihimpun melalui pengumpulan data literatur dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dapat diketahui bahwa Hakim menjatuhkan hukuman telah mempertimbangkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan berpatokan pada penjatuhan hukuman dengan menerapkan unsur edukatif atau pendidikan, yang tertuang dalam amar putusan perkara Nomor 461/Pid.B/2015/PN.Gsk tentang penodaan agama dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dalam pandangan hukum pidana Islam termasuk jarimah riddah dengan hukuman pengganti berupa ta’zir. Penerapan hukuman ta’zir pada tindak pidana penodaan agama pada putusan Pengadilan Negeri Gresik dirasa sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana islam, karena ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan serta besar kecilnya ditentukan oleh ulil amri.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas disarankan: pertama, tindak hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim. Hal ini harus dilakukan agar hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya mengedepankan efek jera namun juga memuat unsur edukatif bagi pelaku tindak pidana. Kedua, Hendaknya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan secara efektif, karena segala perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Mu'auwanah, Risalatul vikitahardian@gmail.com UNSPECIFIED
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Islam
Keywords:	Penodaan agama
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Mu’auwanah Risalatul
Date Deposited:	08 Aug 2017 07:25
Last Modified:	12 Oct 2017 08:20
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/18716

Actions (login required)

View Item