This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Wulandari, Riskah Dwi (2017) Analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum : studi kasus bis antar kota / Provinsi Surabaya - Semarang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (408kB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (261kB) | Preview |
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (338kB) |
||
Text
Bab 1.pdf Download (2MB) |
||
Text
Bab 2.pdf Download (2MB) |
||
Text
Bab 3.pdf Download (3MB) |
||
Text
Bab 4.pdf Download (1MB) |
||
Text
Bab 5.pdf Download (476kB) |
||
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (233kB) |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field researt) tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Penetapan Tarif Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus Bis Antar Kota Antar Provinsi Surabaya-Semarang)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, Bagaimana praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis Surabaya –Semarang, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya –Semarang.
Data penulisan skripsi diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak yang terlibat yaitu, kondektur, penyedia jasa (PO) dan penumpang. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang implementasi penetapan tarif jasa angkutan umum bis antar kota/provinsi Surabaya-Semarang, yang disertai dengan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik implementasi penetapan tarif oleh kondektur bis Surabaya-Semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena ada beberapa alasan kondektur yang melatarbelakangi adanya perbedaan penetapan tarif bis ketika memberi uang pas dan memberi uang lebih, salah satunya yaitu karena faktor teknis dan ekonomi. Sedangkan menurut hukum Islam, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ija>rah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak konsumen hendaknya segera melapor apabila terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai kepada Dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti. Untuk dinas perhubungan agar lebih tegas dalam memberikan sanksi, dan juga pihak penyedia jasa (PO) agar dilakukan pengecekan terkait penetapan tarif supaya tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pihak penumpang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam > Tarif Angkutan | ||||||
Keywords: | Tarif Jasa; Angkutan umum | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Depositing User: | Wulandari Riskah Dwi | ||||||
Date Deposited: | 11 Aug 2017 08:53 | ||||||
Last Modified: | 11 Aug 2017 08:53 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/19449 |
Actions (login required)
View Item |