This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Hariawan, Ibnu (2014) PENERAPAN PEWAJIBAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTRI SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (24MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (32kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (123kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (293kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (612kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (220kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (268kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (107kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (46kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan :
bagaimana deskripsi penetapan pemisahan harta bersama antara suami dan istri
sebagai syarat mutlak izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang
dan bagaimana Analisis al-Mashlahah terhadap penerapan pewajiban pemisahan
harta bersama antara suami dan istri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami
di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.
Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field
Research) yang dimana penemuan dilapanagan dijadikan objek studi,. Penulis
menggunakan metode deskriptif analitis atau deduktif, yang dimana berangkat
dari hal yang bersifat umum mengenai Mas}hlah}ah kemudian dibenturkan dengan
temuan di lapangan mengenai penerapan pewajiban pemisahan harta bersma
sebagai syarat mutlak poligami.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan harta yang bisa
dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama: pada saat suami mengajukan
permohonan izin poligami, suami juga mengajukan permohonan penetapan harta
bersama. Kedua: jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta
bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, maka istri atau istriistrinya
dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama, merupakan syarat
mutlak dalam izin poligami bagi suami yang berkehendak melakukan poligami di
Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.
Adanya pewajiban pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak izin
poliagami berorientasi untuk melindungi hak-hak istri pertama pada penjagaan
harta, bila pemisahan harta bersama tidak dilakukan, maka keterjagaan terhadap
harta istri akan tercederai. Dengan demikian, pemisahan sebagai syarat mutlak
izin poligami merupakan kebutuhan primer bagi manusia, yang dimana di dalam
maslahah disebut Maslahah dlaruriyah. Dengan tidak adanya pertentangan dalam
ketentuan-ketentuan agama maka menjadikan hal tersebut menduduki dalam
pembagian Maslahah, dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh shari’ kedudukan
sebagai Maslahah Mursalah.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, betapa pentingnya penerapan
pewajiban pemisahan harta sebagai syarat mutlak izin poligami maka dari itu
disarankan kepada semua lembaga peradilan agama, Khusunya Pengadilan
Agama Kabupaten Jombang, yang memang memiliki wewenang dalam masalah
tersebut untuk tetap konsisten dan ketat dalam menerapkan pewajiban tersebut.
Selain itu, diharapkan pengadilan-pengadilan Agama yang lain juga mengikuti
langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | Moh. Budiono | ||||||
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam > Perkawinan | ||||||
Keywords: | Pemisahan Harta Bersama; Ijin Poligami; Suami- Istri | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam | ||||||
Depositing User: | Editor : Arifah Wikansari------ Information------library.uinsby.ac.id | ||||||
Date Deposited: | 20 Apr 2015 07:35 | ||||||
Last Modified: | 20 Apr 2015 07:35 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2058 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |