This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Safitri, Vera Chatuningtias (2015) ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENAMBAHAN 1/3 HUKUMAN DALAM PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (425kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (352kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (580kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (675kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (356kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (522kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (270kB) | Preview |
Abstract
Data penelitian dihimpun melalui pencarian dan pengumpulkan data melalui perpustakaan (library research) untuk mendapatkan buku maupun literatur yang relevan dengan pokok bahasan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penetapan pidana dalam Pasal 7 ayat (1) ini ditambahkan dengan diperberat 1/3 hukuman karena mengandung
unsur trafficking dan ditambah melakukan penganiayaan berat (luka berat), gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu dan hilangnya fungsi reproduksi korban. Bentuk hukumannya adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun disertai pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp. 800.000.000,00. Sedangkan dalam fiqh jinayah, penambahan 1/3 hukuman
termasuk dalam teori al-’uqūbāh al-badaliyyah al-takmīliyyah (hukuman pengganti dan pelengkap). Pemidanaan al-’uqūbāh al-badaliyyah al-takmīliyyah
merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok setelah dikeluarkannya putusan dari hakim. Hukuman yang termasuk dalam jarīmah ini adalah hukuman badan ditambah hukuman ad-diyatul kāmilah. Dari kajian di atas penulis merekomendasikan agar undang-undang trafficking ditegakkan dengan tepat. Para penegak hukum harus menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. Kurangnya pemahaman pengadilan dalam memahami persoalan trafficking mengakibatkan putusanputusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku trafficking. Sehingga terdapat banyak putusan yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan negara lain karena trafficking termasuk kejahatan organized transnational crimes (kejahatan lintas negara yang terorganisasi).
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Drs. Achmad Yasin, M.Ag | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Subjects: | Fikih Hukum Islam |
||||||
| Keywords: | Fiqh Jinayah; Undang-undang; Perdagangan Orang | ||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah Jinayah | ||||||
| Depositing User: | Users 274 not found. | ||||||
| Date Deposited: | 07 Aug 2015 04:37 | ||||||
| Last Modified: | 07 Aug 2015 04:37 | ||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2130 |
Actions (login required)
 |
View Item |
