This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alfi’ah, ST. (2015) TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DAN PP NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP LEGALITAS DAN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI YAYASAN YATIM MANDIRI SURABAYA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Cover.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (279kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 1.pdf Download (292kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 2.pdf Download (337kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Download (325kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 4.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 5.pdf Download (155kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (165kB) | Preview |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul 'Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya‛. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya dan bagaimana tinjauan undang-undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk
mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, mengenai legalisasi yayasan Yatim Mandiri Surabaya memang belum sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011 dan
PP No. 14 tahun 2014. UU pasal 18 dan PP pasal 57, 58, 59 ini menjelaskan bahwa lembaga amil zakat (LAZ) harus mendapatkan izin Menteri keagamaan atau pejabat yang ditunjuk Menteri. Yayasan Yatim Mandiri belum mendapat izin sebagai lembaga LAZ di Kementerian Agama dan saat ini masih diproses. Kedua, sistem pengelolaan lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri telah sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksnaan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat Yatim Mandiri dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif.
Konsumtif untuk mustahik yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya dan produktif untuk memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan usaha guna meningkatkan ekonomi mustahik. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka pertama, hasil amandemen UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat sebelumnya harus ada kerja sama pemerintah dan masyarakat khusunya pengelola zakat dalam keselarasan yang ada di lapangan untuk diterapkan dalam aturan tertulis. Kemudian setelah ditetapkan perlu disosialisasikan lebih lanjut guna
menertibkan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait. Kedua, dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, lembaga amil zakat dan BAZNAS dapat mentaati aturan yang ada. Serta masyarakat diharapkan bijaksana dalam memilih lembaga yang komperhensif dan profesional untuk dipercayai sebagai
pengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tertentu.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I | ||||||
Creators: |
|
||||||
Subjects: | Hukum Islam Zakat |
||||||
Keywords: | undang-undang; Legalitas; Zakat; Amil Zakat | ||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||
Depositing User: | Users 274 not found. | ||||||
Date Deposited: | 07 Aug 2015 08:08 | ||||||
Last Modified: | 07 Aug 2015 08:08 | ||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/2139 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |